BATAS MAKSIMUM RESIDU PESTISIDA

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PERDAGANGAN GLOBAL

HASIL PERTANIAN INDONESIA

Persyaratan BMR Pestisida dalam Perdagangan Dunia

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menerima persetujuan SPS (Sanitary and Phytosanitary) sebagai salah satu bentuk hambatan non tarip yang dapat diterapkan oleh suatu negara. Tanpa antisipasi yang tepat kesepakatan tersebut dapat menghalangi kelancaran hasil pertanian Indonesia memasuki pasar global. Salah satu ketentuan SPS yang diterima berkaitan dengan kandungan residu pestisida pada produk pertanian. Agar hasil pertanian dapat memasuki suatu negara harus mengandung residu pestisida di bawah nilai BMR (Batas Maskimum Residu) Pestisida yang ditetapkan oleh suatu negara dengan mengacu ketentuan keamanan pangan/Codex Alimentarius (WHO).

Dengan adanya ketetapan tentang BMR Pestisida, suatu negara dapat melindungi kesehatan masyarakat dari produk pertanian yang membahayakan. Pengenaan BMR Pestisida tidak hanya berlaku untuk produk-prduk pertanian yang berasal dari luar negeri tetapi juga produk domestik. Dilihat dari sisi perdagangan global pemenuhan persyaratan BMR dapat melancarkan keberhasilan produk pertanian suatu negara memasuki pasar domestik negara-negara lain. Sebaliknya dengan ketetapan BMR, suatu negara dapat menghambat masuknya produk pertanian dari luar negeri terutama produk yang membahayakan kesehatan masyarakat. Tanpa ada ketetapan BMR dan kriteria SPS lain yang efektif, pasar domestik secara bebas dapat dibanjiri oleh produk-produk pertanian luar negeri yang mungkin berkualitas rendah.

Ketentuan BMR Pestisida di Indonesia

Indonesia telah memiliki ketetapan tentang BMR Pestisida melalui SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor: 881/Menkes/SKB /VIII /1996 dan 711/Kpts/TP.270/8/96 tentang Batas Maksimum Rediu Pestisida Pada Hasil Pertanian. Pasal 2 SKB tersebut menyatakan bahwa setiap hasil pertanian yang beredar di Indonesia baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri tidak boleh mengandung residu pestisida melebihi batas yang ditetapkan. SKB Pasal 3 menetapkan bahwa hasil pertanian yang dimasukkan dari luar negeri yang mengandung residu pestisida melebihi BMR harus ditolak.

Sampai saat ini SKB tersebut belum efektif dan dapat dilaksanakan di lapangan. Beberapa kesulitan yang dihadapi dalam penerapan SKB tersebut adalah :

1. Mekanisme koordinasi antar sektor, antar petugas pemerintah yang akan melaksanakan ketetapan tersebut belum ditetapkan. Pertemuan lintas sektor pernah dilaksanakan namun dengan adanya krisis multidimensi pertemuan tersebut terhenti. Pertemuan koordinasi tersebut perlu dimulai lagi dengan sasaran dan jadwal yang jelas. Dengan otonomi daerah saat ini koordinasi tersebut akan menjadi semakin sulit dan semakin rumit.
2. Jaringan Kerja Nasional Laboratorium Penguji Residu Pestisida terutama yang berada dekat dengan kota-kota pelabuhan belum terbentuk. Hal ini antara lain disebabkan karena sebagian besar laboratorium pengujian yang dimiliki oleh Dept Kesehatan dan Departemen Pertanian belum terakreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Tanpa sistem jaringan laboratorium yang handal dan terpercaya sangat sulit bagi Indonesia untuk menerapkan ketentuan SPS-WTO untuk perlindungan pasar domestik.

Peranan Komisi Pestisida

Komisi Pestisida sewaktu masih berada di Ditjen Bina Tanaman Pangan telah menjadi inisiator dan konseptor sehingga dikeluarkannya SKB Menkes dan Mentan mengenai BMR Pestisida pada tahun 1996. Hal ini disebabkan karena hampir di semua negara urusan residu pestisida dikelola oleh otoritas nasional yang bertanggungjawab terhadap registrasi dan regulasi pestisida. Adanya desakan dari pimpinan nasional pada waktu itu untuk menghambat banjirnya buah-buahan dari luar negeri, mendorong kita segera menetapkan BMR Pestisida yang berlaku untuk seluruh wilayah tanah air. Pimpinan Departemen Pertanian menugaskan Komisi Pestisida untuk mempersiapkan penyusunan ketetapan tersebut.

Karena data penelitian dalam negeri tentang BMR Pestisida pada produk pertanian belum tersedia, Komisi mengambil kebijakan mengadopsi pedoman Codex Alimentarius dan beberapa ketentuan dari negara-negara lain. Menyadari masih lemahnya kemampuan SDM dan laboratorium dalam melakukan analisis residu pestisida, Komisi Pestisida membentuk Tim Pakar yang ditugasi menyusun Metode Baku Pemeriksaan Laboratorium Residu Pestisida. Tim pakar juga ditugasi untuk melakukan penilaian mengenai kesiapan laboratorium penguji residu pestisida di seluruh Indonesia, dalam melaksanakan SKB tersebut.

Dari hasil uji yang dilakukan terhadap 55 laboratorium analisis kimia ternyata sangat sedikit laboratorium yang mampu melakukan pengujian residu pestisida dengan benar dan tepat. Karena itu diperlukan program khusus guna meningkatkan kemampuan laboratorium dan SDM dalam melakukan pengujian residu pestisida yang teliti. Sejak tahun 1997 kegiatan Tim Pakar terhenti karena terjadinya krisis nasional.

Meskipun demikian dengan sarana kerja terbatas sebagian tim pakar Residu Pestsida membantu Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan meningkatkan kualitas alat dan kemampuan SDM, dengan sasaran agar laboratium analisis pestisida memperoleh pengakuan dan akreditasi pada tingkat nasional dan internasional. Laboratorium pestisida milik Dit. Perlintan Pangan tersebut direncanakan menjadi laboratorium rujukan nasional pengujian residu pestisida.

Dampak Perubahan Struktur Departemen

Pada pertengahan tahun 2000 terjadi perubahan struktur organisasi Departemen Pertanian. Direktorat Pupuk dan Pestisida dibentuk di bawah Sarana dan Prasarana Pertanian (kemudian berubah menjadi Ditjen Bina Sarana Pertanian). Ketua Komisi, Ketua Harian, dan Sekretaris Komisi Pestisida dipindahkan dari pejabat fungsionaris Ditjen Tanaman Pangan ke fungsionaris Ditjen Bina Sarana Pertanian. Sedangkan para Wakil Ketua dan anggota Komisi sampai sekarang belum mengalamai perubahan. Sekretariat Komisi Pestisida kemudian berada di Ditjen BSP sampai saat ini.

Kesibukan Komisi Pestisida setelah pindah ke Ditjen BSP adalah melakukan revisi dan perbaikan peraturan pendaftaran atau dergulasi pestisida. Akhirnya deregulasi pendaftaran pestisida dapat terselesaikan dengan dikeluarkannya SK Mentan Nomor 434.1/ Kpts/TP.270/7/2001 mengenai Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida. Sampai saat ini program perbaikan dan persiapan penerapan BMR Pestisida masih belum menjadi jadwal kerja Komisi Pestisida, karena sekarang secara struktural dan fisik Komisi Pestisida terpisah dengan Laboratorium Residu Pestisida. Maka komitmen Kompes terhadap BMR memerlukan koordinasi antar Direktorat Jendral.

Lab. Pengujian Pestisida Pasar Minggu Telah Terakreditasi

Suatu prestasi yang membanggakan diperoleh oleh pengelola dan tim pakar yang membantu Labotarorium Pengujian Pestisida dan Pupuk, Direktorat Jendral Bina Produksi Tanaman Pangan yang berlokasi di Jalan AUP Pasar Minggu. Saat ini Laboratorium tersebut merupakan satu-satunya laboratorium pestisida di Indonesia yang telah memperoleh pengakuan sebagai laboratorium penguji pestisida yang terakreditasi pada tingkat nasional dan internasional.

Di tingkat nasional laboratorium tersebut memperoleh Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji sesuai dengan SNI 19-17025-2000 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Sertifikat dikeluarkan pada tgl 24 Oktober 2001.

Di tingkat internasional laboratorium tersebut pada tahun 2001 telah mengikuti program Inter Laboratory Qulaity Control yang diselenggarakan oleh NARL (National Analytical Reference Laboratory) Australia. Sasarannya mengetahui tingkat kemampuan dan ketelitian hasil pengujian yang dilakukan oleh beberapa laboratorium pestisida di tingkat internasional. Sembilan Lab. yang ikut dalam pengujian adalah dua dari Indonesia (Lab. Pestisida Pasar Minggu dan Laboratorium LIPI), dan laboratorium nasional dari Hongkong, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura dan Afrika Selatan. NARL ikut serta sebagai pembanding.

Laporan hasil pengujian 9 laboratorium tersebut telah diterbitkan secara ilmiah pada bulan Desember 2001 sehingga dapat diketahui oleh setiap orang. Laporan tersebut menyebutkan bahwa hasil analisis yang dilakukan laboratorium Pasar Minggu sangat akurat dan sama dengan hasil yang diperoleh NARL sebagai laboratorium penguji dan pembanding. Hasil analisis laboratorium-laboratorium peserta uji lainnya kurang teliti dibandingkan dengan hasil laboratorium Pasar Minggu. Laporan ilmiah ini menunjukkan bahwa kualitas dan ketelitian hasil analisis residu pestisida yang dilakukan oleh laboratorium Pasar Minggu akan diakui di negara manapun. Pengakuan internasional ini merupakan modal untuk memulai lagi kegiatan pengembangan dan penerapan BMR Pestisida yang sudah tertunda selama 6 tahun.

SARAN TINDAK LANJUT

Mengingat waktu dilaksanakannya pasar bebas ASEAN dan pasar bebas dunia sudah mendekat, kita perlu segera memulai dan melaksanakan kegiatan penerapan ketetapan mengenai BMR Pestisida dalam kegiatan perdagangan domestik dan global. Beberapa kegiatan atau program kerja yang perlu kita laksanakan secara lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu adalah ;

1. Melakukan Revisi dan Perbaikan BMRP

Ketetapan BMRP yang terlampir dalam SKB Menkes dan Mentan Tahun 1997 perlu direvisi sesuai dengan perkembangan terakhir yang terjadi di sidang-sidang CCPR (Codex Committee on Pesticides Residue). Di samping itu banyak negara termasuk negara-negara Asean telah menetapkan BMRP baru yang berada di bawah nilai BMR yang kita tetapkan melalui SKB Menkes dan Mentan.

Kita perlu bekerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk terwujudnya harmonisasi nilai BMRP yang berlaku di ASEAN agar tidak terjadi ketimpangan lalulintas perdagangan hasil pertanian. Sasaran ekspor hasil pertanian kita adalah negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Beberapa BMRP untuk komoditi yang khas Indonesia perlu kita kembangkan sendiri melalui kegiatan penelitian yang sesuai dengan prosedur baku internasional.

2. Menyusun Mekanisme Pemeriksaan dan Pengambilan Keputusan

Setiap produk pertanian yang diimpor dan ekspor harus disertai sertifikat yang menyatakan kandungan residu pestisida yang sudah memenuhi persyaratan BMR. Kalau belum disertai sertifikat, di pintu masuk harus diadakan pengambilan sampel untuk diperiksa konsentrasi residu pestisida di laboratorium pestisida yang telah terakreditasi. Bila hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa kadar residu pestisida tertentu lebih rendah daripada BMRP produk impor tersebut dapat diterima. Namun bila hasil pemeriksaan melebihi nilai BMRP produk tersebut ditolak memasuki kawasan Indonesia. Proses pengambilan keputusan tersebut harus dapat dilakukan secepatnya agar tidak terjadi hambatan proses perdagangan.

Mengingat mekanisme tersebut akan sangat melibatkan banyak Departemen dan lembaga pemerintah yang lain, perlu dilakukan pertemuan koordinasi lintas Departemen / LPND di tingkat pusat dan di tingkat daerah, untuk menyusun dan menetapkan mekanisme pemeriksaan residu pestisida dan pengambilan keputusan perijinan perdagangan. Diharapkan melalui pertemuan koordinasi ditemukan mekanisme pengaturan yang efektif dan efisien serta mengurangi sejauh mungkin hambatan-hambatan birokrasi.

3. Penyiapan Infra Struktur Jaringan Laboratorium Pemeriksa

Berfungsinya sistem dan mekanisme penerapan BMRP sangat ditentukan oleh berfungsinya jaringan laboratorium pemeriksa atau penguji residu pestisida yang handal, profesional, dan tersebar di seluruh tanah air. Jaringan ini perlu memanfaatkan banyak laboratorium kimia yang dimiliki oleh beberapa Departemen dan Pemda seperti Depkes, Deptan, Deperindag, serta Perguruan Tinggi.

Salah satu program yang penting adalah standardisasi Metode Analisis Residu Pestisida yang mengacu pada standar internasional. Kemudian langkah berikutnya adalah melengkapi peralatan laboratorium penguji dan penyediaan bahan kimia standard termasuk solvents, serta meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan analisis residu pestisida sesuai dengan metode baku yang ditetapkan. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme pemberian sertifikat residu pestisida serta menunjuk laboratorium-laboratorium yang dapat memberikan sertifikat residu tersebut.

4. Meningkatkan Kualitas Pemeriksa dan Peneliti Residu Pestisida

Pelaksanaan ketetapan BMR tersebut sangat ditentukan oleh profesionalisme para petugas pemeriksa yang ada di pintu masuk (pelabuhan, bandara), di lapangan (di lahan pertanian), serta yang bekerja di laboratorium pemeriksa. Karena kegiatan ini menyangkut analisis bahan kimia kelumit dengan kadar yang sangat rendah (ukuran part per billion, part per trillion) diperlukan tenaga-tenaga khusus yang profesional dalam bidangnya serta sangat berpengalaman. Untuk peningkatan profesionalisme petugas harus selalu dilakukan banyak program pelatihan dan peningkatan mutu.

Disamping tenaga-tenaga pelaksana harus terus ditingkatkan dan dipertahankan mutunya, demikian juga tenaga-tenaga peneliti yang bekerja di lembaga penelitian dan universitas. Mereka yang akan menopang para pelaksana dengan informasi tentang metode-metode analisis residu yang paling baru yang lebih efisien, demikian juga nilai-nilai BMR Pestisida yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat dan ekosistem Indonesia.

5. Pemasyarakatan BMR

Konsep BMR Pestisida sebagai penentu keberhasilan produk pertanian Indonesia menembus pasar global perlu disadari, dimengerti, dan diikuti oleh semua stakeholders yang terkait dengan proses produksi dan pemasaran hasil-hasil pertanian terutama pemerintah, petani, dan dunia industri. Persyaratan BMR sudah merupakan kenyataan yang harus diterima oleh semua pihak tidak dapat dihalangi dan ditolak apalagi diabaikan karena akan mempengaruhi kinerja dunia agribisnis pada waktu mendatang. Komunikasi dan konsultasi timbal balik antara para pelaku agrisbisnis untuk dapat memenuhi persyaratan BMR perlu dibentuk dan dikembangkan sehingga hasil-hasil pertanian Indonesia mampu memenuhi persyaratan BMR.

Petani sebagai produsen terbesar hasil-hasil pertanian yang sebagian diolah dan dipasarkan oleh dunia industri harus ditingkatkan kemampuan profesionalismenya agar dalam mengelola lahan pertaniannya dapat dihasilkan produk pertanian yang tidak mengandung residu pestisida melebihi ketentuan BMR. Agar petani dan pengusaha pertanian dapat memenuhi persyaratan tersebut mereka harus menerapkan teknologi produksi yang hemat atau tanpa menggunakan pestisida kimia. Penerapan dan pengembangan sistem PHT (Pengendalian Hama Terpadu) sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1992 merupakan alternatif terbaik yang perlu ditempuh oleh petani dan pelaku agribisnis lainnya agar tidak terkena hambatan non tarif BMR dalam era perdagangan bebas.

5. Penyediaan Anggaran Biaya Khusus

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas diperlukan perhatian khusus dari para pengambil keputusan di semua sektor terkait serta penyediaan anggaran kerja khusus yang cukup besar. Anggaran tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang dimungkinkan seperti APBN, APBD, dana masyarakat, dan dunia industri. Industri sebagai pelaksana dan pemanfaat ketentuan BMR seharusnya mengalokasikan anggaran khusus untuk dapat mengikuti dan mengantisipasikan ketetapan BMR yang dinamis.